ApotekerNET – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kembali memperbarui ketentuan mengenai distribusi dan penyerahan obat bebas serta obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 pada 16 Oktober 2026.
Kepmenkes terbaru ini secara resmi mencabut dan menggantikan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/972/2025 yang ditetapkan tepat satu tahun sebelumnya, yakni pada 16 Oktober 2025.
Walaupun keduanya mengatur bidang yang sama, terdapat sejumlah perubahan yang cukup berarti. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut tata kelola distribusi dan pengawasan obat di toko swalayan, tetapi juga memberikan posisi baru bagi apotek dalam rantai penyediaan obat kepada masyarakat.
Salah satu perubahan yang paling menarik perhatian adalah diperbolehkannya apotek menjadi mitra penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas bagi hypermarket, supermarket, serta minimarket yang tidak memiliki pusat distribusi sendiri.
Lantas, apa yang sebenarnya berubah? Apakah aturan baru ini memberikan peluang usaha bagi apotek, atau justru memperbesar persaingan antara apotek dan jaringan minimarket?
Dari Kepmenkes 972/2025 ke Kepmenkes 1197/2026
Kepmenkes 972/2025 pada dasarnya telah membuka dan mengatur mekanisme penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui toko swalayan yang memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan.
Artinya, penjualan kedua golongan obat tersebut di minimarket bukan merupakan kebijakan yang baru muncul pada 2026.
Dalam aturan 2025, penyediaan obat bagi hypermarket, supermarket, dan minimarket dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu pusat distribusi atau distribution center dan toko obat.
Bagi jaringan ritel yang memiliki pusat distribusi, pengadaan dan penyaluran obat dilakukan melalui fasilitas tersebut dengan memenuhi persyaratan perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
Sementara itu, toko swalayan yang tidak memiliki pusat distribusi harus menjalin kerja sama dengan toko obat. Kerja sama tersebut meliputi penyediaan obat, supervisi tenaga kefarmasian, mekanisme pelaporan, dan pembayaran.
Dalam skema tersebut, apotek belum disebut secara eksplisit sebagai salah satu jalur penyediaan obat bagi toko swalayan tanpa pusat distribusi.
Situasinya berubah setelah terbitnya Kepmenkes 1197/2026.
Pada Diktum KEEMPAT dan bagian C angka 1 lampirannya, pemerintah secara jelas menyatakan bahwa hypermarket, supermarket, dan minimarket dapat melakukan penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui pusat distribusi, apotek, atau toko obat.
Dengan demikian, apabila sebelumnya jalur kerja sama nonpusat distribusi hanya disebut melalui toko obat, kini apotek secara eksplisit memperoleh tempat dalam mekanisme tersebut.
Perubahan ini menjadi salah satu perbedaan paling penting antara kedua keputusan menteri tersebut.
Apotek Kini Dapat Menjadi Mitra Penyediaan Obat bagi Minimarket
Masuknya apotek dalam Kepmenkes 1197/2026 membuka kemungkinan kerja sama yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam pedoman 2025.
Berdasarkan ketentuan terbaru, hypermarket, supermarket, dan minimarket yang tidak memiliki pusat distribusi dapat memperoleh obat bebas dan obat bebas terbatas melalui apotek atau toko obat.
Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan.
Pertama, penyediaan obat dari apotek atau toko obat kepada toko swalayan dilakukan dalam jumlah eceran. Ketentuan ini penting karena kerja sama tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan kepada apotek untuk menjalankan kegiatan perdagangan besar farmasi sebagaimana PBF.
Kedua, toko swalayan harus menyampaikan surat permintaan dan surat pesanan yang ditandatangani oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai mekanisme yang diatur dalam pedoman.
Ketiga, apotek atau toko obat yang menjadi mitra harus memiliki perjanjian kerja sama tertulis dengan toko swalayan.
Keempat, kerja sama dibatasi paling banyak lima hypermarket, supermarket, atau minimarket dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.
Batas lima gerai sebenarnya bukan ketentuan yang sepenuhnya baru. Dalam Kepmenkes 972/2025, pembatasan tersebut sudah diberlakukan untuk toko obat. Kepmenkes 1197/2026 memperluas penerapannya kepada apotek yang menjadi mitra.
Artinya, peluang kerja sama bagi apotek memang terbuka, tetapi bukan tanpa batas.
Sebagai ilustrasi, sebuah apotek di suatu kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan beberapa minimarket di kabupaten yang sama untuk menyediakan obat bebas dan obat bebas terbatas.
Meski demikian, apotek tersebut harus memastikan jumlah mitra tidak melampaui batas yang ditetapkan, penyediaannya tetap dalam jumlah eceran, dan seluruh kewajiban supervisi dapat dilaksanakan.
Apotek juga tetap harus memperhatikan ketentuan perizinan dan peraturan kefarmasian lain yang berlaku.
Tanggung Jawab Apotek Tidak Berhenti pada Penyediaan Obat
Peluang kerja sama dengan minimarket tentu dapat membuka sumber pendapatan tambahan bagi apotek. Namun, Kepmenkes 1197/2026 juga memperjelas tanggung jawab tenaga kefarmasian dalam mengawasi pengelolaan obat di gerai mitra.
Dalam peraturan sebelumnya, supervisi oleh tenaga kefarmasian penanggung jawab toko obat sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjanjian kerja sama. Akan tetapi, ketentuan terbaru menguraikan kegiatan supervisi secara lebih terperinci.
Melalui bagian C angka 4 tentang Supervisi Pengelolaan, tenaga kefarmasian dari apotek, toko obat, atau pusat distribusi yang terkait harus melaksanakan supervisi terhadap pengelolaan obat di toko swalayan.
Supervisi tersebut setidaknya mencakup peninjauan kewajaran setiap surat pesanan, pemeriksaan catatan penerimaan dan pengeluaran obat, serta evaluasi pengelolaan obat di gerai.
Untuk peninjauan catatan dan evaluasi pengelolaan, frekuensi pelaksanaannya ditetapkan paling sedikit sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Selain itu, perjanjian kerja sama apotek dengan minimarket juga harus mengatur pelaporan pengelolaan obat dari gerai kepada tenaga kefarmasian penanggung jawab apotek atau toko obat, paling sedikit sekali dalam tiga bulan.
Tenaga kefarmasian wajib mencatat supervisi yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada instansi yang disebutkan dalam pedoman, meliputi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan unit pelaksana teknis BPOM setempat.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran apotek sebagai mitra tidak sebatas menyerahkan produk untuk dijual kembali.
Ada tanggung jawab profesional untuk memastikan pengelolaan obat tetap berada dalam mekanisme pengawasan yang ditentukan.
Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum sebuah apotek memutuskan untuk bekerja sama dengan jaringan minimarket.
Apotek harus memperhitungkan kemampuan tenaga kefarmasian, kelengkapan pencatatan, biaya operasional supervisi, serta pembagian hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama.
Menariknya, Kepmenkes 1197/2026 secara eksplisit mencantumkan mekanisme pembayaran untuk penyediaan obat dan supervisi tenaga kefarmasian sebagai bagian yang harus diatur dalam perjanjian.
Dengan demikian, biaya pelaksanaan supervisi menjadi salah satu aspek yang dapat diperhitungkan dan disepakati secara jelas oleh para pihak.
Aturan Petugas Minimarket Menjadi Lebih Terperinci
Perubahan lainnya menyangkut sumber daya manusia yang menangani obat bebas dan obat bebas terbatas di toko swalayan.
Dalam Kepmenkes 972/2025, pemilik hypermarket, supermarket, dan minimarket diminta memfasilitasi tenaga pendukung atau penunjang kesehatan untuk mengikuti pelatihan, workshop, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya.
Kepmenkes 1197/2026 memperjelas ketentuan tersebut.
Penyerahan obat di toko swalayan dilakukan oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Petugas yang mengelola obat juga diutamakan memiliki latar belakang pendidikan farmasi.
Namun, frasa “diutamakan” perlu diperhatikan. Ketentuan tersebut bukan berarti seluruh petugas yang menangani obat di minimarket wajib merupakan apoteker atau tenaga kesehatan berlatar belakang farmasi.
Hal yang diwajibkan secara eksplisit adalah kepemilikan sertifikat pelatihan, workshop, atau bentuk peningkatan kapasitas lain yang berkaitan dengan pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas.
Pemilik toko swalayan juga harus memfasilitasi pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan atau lembaga pelatihan terakreditasi sesuai ketentuan.
Melalui Diktum KETUJUH, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan diberikan waktu paling lambat satu tahun sejak keputusan ditetapkan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang dibuktikan dengan sertifikat.
Dengan tanggal penetapan 16 Oktober 2026, tenggat tersebut jatuh pada 16 Oktober 2027.
Artinya, keberadaan petugas di gerai tetap diperbolehkan dalam kerangka tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, tetapi kompetensinya harus diperkuat melalui pelatihan yang terdokumentasi.
Di sisi lain, supervisi dari tenaga kefarmasian tetap menjadi bagian penting untuk menjaga mutu pengelolaan obat.
Aturan Penyerahan Obat: Dekstrometorfan Kini Disebut Secara Khusus
Selain membuka kerja sama dengan apotek, Kepmenkes 1197/2026 juga memperbarui salah satu ketentuan mengenai pembatasan penyerahan obat.
Pada Kepmenkes 972/2025, obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi hanya dapat diserahkan kepada masyarakat berusia minimal 18 tahun dengan menunjukkan identitas diri.
Dalam Kepmenkes 1197/2026, ketentuan tersebut diperluas dengan mencantumkan dekstrometorfan secara eksplisit.
Dengan demikian, obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi dan/atau dekstrometorfan hanya dapat diserahkan kepada pembeli berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, dengan pembuktian identitas diri.
Perubahan ini penting karena menegaskan adanya persyaratan usia dan verifikasi identitas terhadap kelompok obat bebas terbatas tertentu.
Sementara itu, sejumlah ketentuan penyerahan lainnya tetap dipertahankan, termasuk penyerahan dalam satuan kemasan terkecil, pemberian informasi sesuai kemasan, serta pembatasan jumlah obat untuk penggunaan maksimal tiga hari.
Toko swalayan juga tetap tidak diperkenankan melakukan peracikan, pengemasan kembali, maupun penyaluran obat kepada sarana lain.
Larangan menyerahkan obat yang mendekati kedaluwarsa dengan batas tiga bulan, rusak, atau tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya juga tetap dicantumkan.
Terdapat pula perubahan redaksional yang patut diperhatikan. Pada Kepmenkes 972/2025, terdapat butir yang secara eksplisit melarang penjualan obat keras, narkotika, dan psikotropika di toko swalayan. Butir tersebut tidak lagi dicantumkan dalam daftar ketentuan penyerahan pada Kepmenkes 1197/2026.
Namun, penghilangan butir tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai izin bagi minimarket untuk menjual obat keras yang memerlukan resep, narkotika, atau psikotropika.
Ruang lingkup pedoman baru tetap terbatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas. Ketentuan penyerahan golongan obat lainnya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan pada Pusat Distribusi dan Tenggat Perizinan
Kepmenkes 1197/2026 juga memperbarui beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pusat distribusi milik jaringan toko swalayan.
Salah satunya mengenai sumber pengadaan obat oleh pusat distribusi cabang.
Dalam pedoman 2025, pusat distribusi cabang hanya disebut dapat memperoleh obat bebas dan obat bebas terbatas dari pusat distribusi jejaring internalnya.
Pada pedoman 2026, sumber tersebut diperluas menjadi industri farmasi, PBF, PBF Cabang, serta pusat distribusi jejaring internal.
Meskipun demikian, ketentuan distribusi kepada gerai tetap diarahkan pada jejaring internal sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratan kepemilikan izin PBF dan Sertifikat CDOB bagi pusat distribusi bukan merupakan kewajiban yang baru diperkenalkan pada 2026. Keduanya sudah tercantum dalam pedoman 2025.
Perbedaannya terletak pada pengaturan masa penyesuaian.
Kepmenkes 972/2025 sebelumnya memberikan waktu paling lama satu tahun bagi hypermarket, supermarket, dan minimarket untuk menyesuaikan penyelenggaraan distribusi dan penyerahan obat.
Sementara itu, Kepmenkes 1197/2026 memberikan tenggat khusus paling lambat satu tahun bagi pusat distribusi milik toko swalayan untuk memiliki perizinan berusaha PBF dan Sertifikat CDOB.
Berdasarkan tanggal penetapannya, batas waktu tersebut adalah 16 Oktober 2027.
Hal ini tidak berarti seluruh ketentuan Kepmenkes 1197/2026 baru berlaku pada 2027. Keputusan terbaru sudah mulai berlaku sejak 16 Oktober 2026, sedangkan tenggat satu tahun diberikan secara khusus untuk kewajiban yang disebutkan dalam diktumnya.
Dampak bagi Apotek Sebelum dan Sesudah Kepmenkes 1197/2026
Jika dilihat dari kepentingan apotek, perubahan regulasi ini menghadirkan dua sisi yang perlu dipahami secara bersamaan.
Sebelum Kepmenkes 1197/2026 berlaku
Apotek tetap menjalankan perannya sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian yang melayani masyarakat secara langsung. Apotek juga tetap dapat menyediakan dan menyerahkan obat sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Akan tetapi, dalam pedoman distribusi obat untuk minimarket berdasarkan Kepmenkes 972/2025, apotek belum dicantumkan sebagai mitra penyediaan obat bagi toko swalayan yang tidak memiliki pusat distribusi.
Jalur tersebut secara eksplisit diarahkan melalui toko obat.
Setelah Kepmenkes 1197/2026 berlaku
Apotek menjadi salah satu fasilitas yang secara tegas dapat dilibatkan dalam penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas bagi minimarket, supermarket, dan hypermarket tanpa pusat distribusi.
Bagi apotek yang memiliki kapasitas operasional memadai, perubahan ini membuka kemungkinan untuk memperluas kerja sama usaha melalui penyediaan obat secara eceran dan pelaksanaan supervisi pengelolaan obat.
Namun, peluang tersebut tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab profesional yang menyertainya.
Apotek perlu memiliki prosedur yang jelas untuk menerima dan meninjau pesanan, mendokumentasikan penyerahan obat, melakukan supervisi, mengevaluasi catatan pengelolaan obat di gerai, serta memenuhi kewajiban pelaporan.
Dari sisi bisnis, keberadaan obat bebas dan obat bebas terbatas di minimarket juga berpotensi mengubah pola pembelian masyarakat.
Sebagian konsumen mungkin memilih membeli obat untuk keluhan ringan di toko swalayan karena lokasi yang mudah dijangkau atau jam operasional yang sesuai dengan kebutuhannya.
Kondisi ini dapat menambah persaingan pada segmen penjualan obat bebas.
Namun, belum dapat disimpulkan bahwa perubahan tersebut otomatis akan menurunkan pendapatan apotek. Dampak sebenarnya bergantung pada lokasi, karakteristik pelanggan, jenis produk yang dijual, dan pola pelayanan masing-masing apotek.
Di sisi lain, apotek memiliki peran pelayanan kefarmasian yang lebih luas dibandingkan minimarket.
Apotek bukan sekadar tempat membeli obat, melainkan juga tempat praktik kefarmasian oleh apoteker, termasuk pelayanan informasi obat, konseling, dan pelayanan resep sesuai ketentuan.
Perbedaan fungsi inilah yang tetap menjadi nilai penting bagi apotek.
Dengan kata lain, peluang baru sebagai mitra pemasok tidak harus dipandang semata-mata sebagai upaya memperluas penjualan. Peluang tersebut juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan obat yang beredar di luar fasilitas pelayanan kefarmasian.
Peluang Bertambah, Tanggung Jawab Juga Meningkat
Kepmenkes 1197/2026 membawa perubahan yang cukup berarti dibandingkan Kepmenkes 972/2025, terutama dalam memperluas jalur penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui apotek.
Perubahan tersebut memberikan ruang kerja sama baru bagi apotek, sekaligus memperjelas kewajiban supervisi, pencatatan, pelaporan, serta kompetensi petugas yang menangani obat di toko swalayan.
Bagi pengelola apotek, peluang ini patut dipelajari secara cermat. Kerja sama dengan minimarket mungkin memberikan tambahan kegiatan usaha, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batas penyediaan eceran, kemampuan tenaga kefarmasian, kelengkapan perjanjian, dan seluruh persyaratan regulasi terkait.
Kepmenkes ini juga tidak mengubah status apotek menjadi fasilitas distribusi besar atau menghapus perbedaan kewenangan antara apotek, toko obat, dan PBF.
Pada akhirnya, perubahan regulasi tersebut memperlihatkan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap obat bebas dan obat bebas terbatas, dengan tetap menempatkan pengendalian mutu, keamanan, dan pengawasan sebagai bagian dari penyelenggaraannya.
Bagi apotek, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan peluang yang tersedia tanpa mengabaikan fungsi utama pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.
Sebab, semakin luas akses masyarakat untuk memperoleh obat, semakin penting pula memastikan bahwa obat tersebut dikelola dan digunakan secara tepat.
Referensi Regulasi
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026, ditetapkan pada 16 Oktober 2026.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/972/2025, ditetapkan pada 16 Oktober 2025.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan.
Artikel ini merupakan analisis perbandingan regulasi berdasarkan kedua keputusan menteri dan peraturan terkait. Penerapan kerja sama oleh masing-masing apotek tetap perlu memperhatikan ketentuan perizinan dan petunjuk pelaksanaan dari otoritas berwenang.
Tulisan ini hanya ringkasan umum dari isi aturan, bukan nasihat hukum, dan bisa berbeda dari penafsiran pihak berwenang. Sebelum menjalankan kerja sama dengan gerai, baca teks resmi aturannya dan konfirmasikan ke dinas kesehatan setempat.
Infografis
